Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Kamis (11/12) untuk membentuk kerangka regulasi nasional kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Kebijakan ini bertujuan menyatukan aturan AI di tingkat federal sekaligus membatasi kewenangan negara bagian dalam membuat regulasi masing-masing. Langkah tersebut langsung memicu perdebatan luas karena menyentuh isu sensitif antara inovasi teknologi dan perlindungan publik.
Dalam perintah eksekutif itu, Trump menegaskan bahwa perusahaan AI Amerika harus memperoleh ruang inovasi yang luas agar mampu bersaing secara global. Ia menilai regulasi yang rumit dan terfragmentasi justru menghambat kemajuan industri teknologi strategis tersebut.
Regulasi Negara Bagian Dinilai Hambat Inovasi
Perintah tersebut menyebut bahwa regulasi AI di tingkat negara bagian menciptakan “50 sistem aturan yang berbeda” di seluruh Amerika Serikat. Kondisi ini dinilai memberatkan perusahaan, terutama startup, karena harus menyesuaikan produk dan kebijakan mereka dengan standar yang beragam. Akibatnya, biaya kepatuhan meningkat dan kecepatan inovasi melambat.
Selain itu, pemerintah federal menyoroti kecenderungan beberapa negara bagian yang mewajibkan penerapan unsur “bias ideologis” dalam pengembangan model AI. Trump menyatakan bahwa pendekatan semacam ini dapat merusak netralitas teknologi dan membatasi kreativitas pengembang. Oleh karena itu, pemerintahannya berkomitmen bekerja sama dengan Kongres untuk menciptakan satu standar nasional yang ringan, konsisten, dan tidak saling bertentangan.
Pembentukan Satuan Tugas Litigasi AI
Sebagai bagian dari kebijakan ini, Trump memerintahkan Jaksa Agung Pam Bondi untuk membentuk Satuan Tugas Litigasi AI. Tim ini menjalankan mandat untuk menguji dan menantang undang-undang AI negara bagian yang tidak selaras dengan kerangka nasional. Pemerintah juga membuka peluang sanksi bagi negara bagian yang tidak patuh, termasuk penghentian pendanaan dari program Broadband Equity Access and Deployment yang berfokus pada perluasan akses internet berkecepatan tinggi.
Langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah federal dalam memastikan kepatuhan terhadap standar nasional. Negara bagian harus memilih antara mempertahankan regulasi lokal atau mengamankan pendanaan dari pemerintah pusat.
Industri Teknologi Sambut Positif Kebijakan Trump
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi perusahaan teknologi besar seperti OpenAI dan Google. Selama ini, mereka secara terbuka menentang regulasi ketat di tingkat negara bagian karena dianggap menghambat pengembangan AI. CEO OpenAI, Sam Altman, bahkan pernah memperingatkan Kongres bahwa pendekatan regulasi yang berbeda-beda akan melemahkan posisi Amerika Serikat dalam persaingan AI global.
Altman menekankan bahwa beban kepatuhan yang terlalu berat dapat mengalihkan fokus perusahaan dari inovasi ke urusan administratif. Dalam konteks ini, kebijakan Trump dipandang sebagai upaya menjaga dominasi AS di sektor AI.
Kekhawatiran Soal Akuntabilitas AI
Meski demikian, kebijakan deregulasi ini tidak luput dari kritik. CNN melaporkan bahwa sejumlah negara bagian sebelumnya mengesahkan undang-undang AI karena ketiadaan regulasi federal yang jelas. Aturan tersebut bertujuan melindungi konsumen dari risiko penyalahgunaan teknologi, mulai dari diskriminasi algoritma hingga pelanggaran privasi.
Para kritikus khawatir dorongan deregulasi dapat memberi celah bagi perusahaan AI untuk menghindari tanggung jawab ketika produk mereka menimbulkan kerugian. Perdebatan pun terus mengemuka, memperlihatkan tantangan besar dalam menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan kepentingan publik di era kecerdasan buatan. Baca berita lain disini.
